Fenomena PKL di Kota Bandung

BANDUNG – RAKYAT DEMOKRASI – Kota Bandung… dengan jumlah penduduk 2.3 juta jiwa dan bisa meningkat 2 kali lipat pada siang hari… adalah menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi produsen apapun juga. Sebagai kota jasa dengan angka pertumbuhan penduduknya yang terus meningkat tentunya Bandung merupakan pasar potensial bagi pelaku dunia usaha termasuk PKL… bisnis apapun, atau menjual apapun di Bandung pasti laku…

Tidak heran kalau sekarang hampir di setiap sudut kota Bandung dipenuhi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memenuhi bahu jalan sehingga kepentingan para pejakan kaki pun tersingkirkan, kalah oleh riuh dan gegap gempitanya PKL. Hal demikian merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk menertibkannya.

Sudah banyak dana APBD setiap tahunnya mingalir milyaran rupiah hanya sekedar untuk menertibkan tujuh titik supaya bebas dari PKL.. tapi hasilnya, jangankan untuk untuk menghilangkan sama sekali PKL, hanya sekedar untuk tertib saja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak dapat melakukannya.

Pertumbuhan yang senantiasa tidak diikuti dengan penataan dan penegakan hukum malah melahirkan ketidaknyamanan, akibatnya menimbulkan berbagai masalah multidimensi dalam kehidupan sosial masyarakat kota Bandung. Fungsi-fungsi sosial fasilitas umum kita, telah berganti menjadi tempat usaha, hak pengelolaannya berganti ke tangan-tangan penguasa partikelir. Jual beli lahan, atau yang umumnya disebut lapak merupakan warna nyata dalam bisnis gelap dunia PKL.

Konsekwensi logis mengapa Bandung sangat diminati oleh para PKL dan penggiat sektor informal lainnya. Selain dari  banyaknya penduduk, Bandung adalah pusat pemerintahan.. pusat pendidikan… pusat kebudayaan… pusat teknologi… wilayah tujuan wisata… dan pusat-pusat sosial ekonomi lainnya yg menjadi orientasi bagi wilayah sekitar. Dengan fungsi dan peran demikian, sangat sulit apabila Pemkot Bandung untuk menghindar dari kenyataan.

Jangan diharap dengan iming-iming relokasi, PKL akan pindah dan memulai usahanya di tempat yang baru. Kenyataan yang ada, wilayah relokasi akan tumbuh dan wilayah lamanya tetap dipenuhi PKL, menyebabkan lokasi lahan PKL menjadi terus bertambah. Kemana lagi harus direlokasi, karena harga lahan di Bandung sudah sangat tinggi.

Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa fenomena ekonomi informal, khususnya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara parsial – terbatas pada kebijakan kota – tapi juga menyangkut persoalan struktural. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam. Di satu sisi keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian, penyedia barang-barang kebutuhan berharga murah, penambah daya tarik kota, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL dipandang negatif. PKL dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota. Kemenduaan sikap ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam menangani PKL. (Rakyat Demokrasi)