PNS Bolos Kerja, Promosinya Bisa Ditangguhkan

Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda saat melakukan Sidak

BANDUNG | RAKYAT DEMOKRASI – Hari pertama kerja pasca libur lebaran sudah banyak aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memulai kegiatannya. Bolos kerja terlebih dihari-hari pertama pasca cuti lebaran, diyakini membawa image yang kurang baik, bahkan bisa merusak kepercayaan publik minimal dalam perjalanan 1 tahun kedepan.

“Kredibiltas pemerintah kota benar-benar dipertaruhkan. Saya mengingatkan para pimpinan unit kerja memaksimalkan kehadiran jajarannya terutama di dua hari pertama masuk kerja,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung, H Edi Siswadi dalam amanatnya pada apel mulai kerja hari pertama pasca cuti lebaran, di Plaza Balaikota, Jalan Wastukancana, Kamis (24/09/09).

Usai apel, Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda Bersama Kepala Inspektorat Kota Bandung, H Sukarno dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, melakukan sidak ke sejumlah SKPD di lingkungan Setda Balaikota dan ke Dinas Pendudukan. Hasilnya 90 % pegawai di lingkungan Pemkot Bandung, telah masuk kerja.

Secara normative dikatakan Edi, hadir atau tidak hadir seorang aparatur sebagai pegawai, terdapat insentif dan disinsentif langsung atau tidak langsung. Ini menurutnya sebuah seleksi alamiah. Tenaga kontrak kerja (TKK) atau PNS yang telah memiliki prasyarat formal, bahkan pangkat dan pendidikan memenuhi, namun ketika disaat-saat penting menuntut kehadirannya tapi tidak hadir,  promosinya bisa ditangguhkan.

“Ini merupakan bagian penting dan harus menjadi perhatian. Saya minta mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan masuk kerja sebagai pegawai,” tandas Edi mengingatkan. Melihat banyaknya jumlah pegawai yang mengikuti apel mulai kerja, Edi bersyukur dan menyampaikan apresiasi. Menurutnya kondisi ini tidak mungkin terjadi jika banyak pegawai mengajukan cuti meski dihari-hari kerja sebelumnya belum pernah cuti. “Keteladanan pimpinan dan kesadaran tanggung jawab jajaran staf, diyakini akan meningkatkan kepercayaan, membangun citra dan menyelamatkan image,” ujarnya.

Pendapatan Daerah Kota Bandung Belum Maksimal

Memasuki fase akhir tahun dari proses pemerintahan, politik dan anggaran, Sekda minta para pimpinan unit kerja khususnya SKPD yang terkait dengan pendapatan daerah, lebih memacu lagi capaian target kinerjanya. Melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi di 3 bulan terakhir mulai Oktober hingga Desember. “Harusnya di awal Oktober ini telah mencapai 75 sampai 80 persen pendapatan telah bisa diamankan. Ada juga yang sudah melampaui target tapi hanya 5 sampai 10 persen. Limapuluh persennya diangka-angka yang minim sekali, sisanya yang dibawah 50 persen memprihatinkan,” ungkapnya..

“Apakah ini faktor eksternalitas atau faktor kualitas. Pimpinan kepada perangkat dibawahnya kurang diberikan tanggung jawab untuk memaksimalkan sehingga secara akumulatif belum mencapai target minimal. Untuk itu mulai sekarang saya minta pacu, kebut, evaluasi dan rencanakan langkah-langkah yang jauh lebih cerdas lagi melakukan funishment and reward baik internal maupun eksternal, terutama kepada para wajib pajak,” ujarnya.

“Tanpa itu, kita tidak dapat melakukan sesuatu, sementara didepan Kota Bandung memiliki mega proyek pembangunan sarana olah raga atau stadion olah raga di Gedebage yang nilainya mencapai Rp 623 milyar lebih. Insya Allah ini akan kita selesaikan pada waktunya,” imbuhnya.

Selain Sarana Olah Raga Gedebage, Kota Bandung dikatakan Edi Pemkot Bandung bertekad untuk terus memantapkan pembangunan sektor pendidikan disamping perbaikan infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Jika digabungkan menurutnya, jalan-jalan protocol, kolektor sampai gang ini hampir mencapai 1.000 km.

“Untuk dibuat bagus, per kilometernya dibutuhkan anggaran Rp 1 milyar.  Kemampuan APBD kita terbatas sementara. PAD kita baru berkisar Rp 300 milyar, sementara jalan-jalan rusak kini sudah mencapai 20 persen. Insya Allah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan termasuk on line system perpajakan, PAD kita ke depan bisa meningkat mencapai level 4 atau 500 milyar lebih,” ungkapnya.

“Karena itu di 2010, saya sudah lapor Pak Wali Kota yang diperlukan jalan selain pendidikan dan mega proyek SOR. Bagaimana mengalokasikan budget yang maksimal untuk memperbaiki jalan. Jika perlu kita lakukan hot mix sampai ke jalan-jalan desa,” imbuhnya. (bandung.go.id/Rakyat Demokrasi)