SBY Jangan Lepas Tangan

:: Konflik antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung ::

RAKYAT DEMOKRASI – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tak lepas tangan terhadap konflik yang terjadi antara KPK, Polri dan kejaksaan agung. SBY juga diharapkan membuat langkah politik untuk mengungkap skandal kriminalisasi KPK.

“Membiarkan kasus ini terus bergulir dan menjadi kontroversi hanya akan memperlemah kepercayaan rakyat pada institusi penegak hukum,” ujar Hendardi, Ketua Setara Institute for Democracy and Peace, Jumat (30/10).

Berlarutnya kasus ini dalam pandangan ekonom juga bisa berbahaya karena akan berdampak luas ke sektor-sektor lain.

Aviliani, pengamat ekonomi Indef, mengaku khawatir kasus ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bakal dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan termasuk pelaku pasar. “Presiden tak bisa lepas tangan, justru harus turun tangan mendamaikan.”

Jika tak segera didamaikan, pada akhirnya investor akan mempertimbangkan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.

Sebelumnya, Jumat petang di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Presiden SBY memberikan keterangan pers mengenai kasus ini. Dalam keterangannya Presiden menegaskan ia tak bisa menghentikan proses hukum terhadap pimpinan KPK termasuk penahanannya.

SBY mengakui sekitar seminggu lalu ada pimpinan KPK yang menyarankan agar dirinya meminta Kapolri menghentikan penyidikan terhadap kasus Bibit dan Chandra. “Tapi saya tidak bisa melakukan itu karena hal itu bisa merusak sistem,” tuturnya.

SBY mengatakan apa yang dilakukan sama sekali bukan pembiaran terhadap gesekan antarlembaga negara. Dia menepis tudingan sebagai Kepala Negara membiarkan terjadinya gesekan antarlembaga seperti KPK dan Polri.

“Dalam lima tahun terakhir saya telah menengahi gesekan antar-lembaga seperti antara KPK – Mahkamah Agung dan juga KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

POLISI PANIK

Berseberangan dengan polisi, Ketua Setara, Hendardi, menilai penahanan dua pimpinan KPK sama sekali bukan untuk penegakan hukum tetapi politik. “Ini merupakan tindakan nyata atas perseteruan antara Kejaksaan Agung-Polri melawan KPK,” katanya.

Dia juga mengatakan penahanan kedua pimpinan KPK itu merupakan bentuk kepanikan Kejaksaan dan Polri. “Ibarat pertarungan Kejaksaan dan Polri kehabisan peluru sementara posisinya terdesak,” katanya. “Karena itu mau tak mau harus bereaksi dengan menahan meski alasannya tidak objektif.”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie minta semua pihak menahan diri. “Nanti akan ketahuan kasus ini rekayasa atau bukan,” ujar Jimly kemarin.

Hal sama dikemukakan Menkominfo Tifatul Sembiring. “Sistem hukum kita sudah transparan, tidak bisa lagi direkayasa. Semua prosedur hukum harus benar, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan. Kalau bersalah harus dihukum, sebaliknya kalau benar ya harus direhabilitasi namanya,” tambah Menkominfo. (RD)

sumber : Poskota