Tidak Punya SIM Bisa Kena Denda 1 juta

operasi-zebra

BANDUNG | RAKYAT DEMOKRASI – Satlantas Polwiltabes Bandung, terus melakukan sosialisasi menjelang pemberlakuan UU Lalu Lintas No. 22/2009, yang difokuskan pada pasal-pasal baru dan pasal-pasal yang kerap dilanggar pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan bermotor.

Sosialisasi tersebut dilakukan di beberapa tempat keramaian. Diantaranya di Mal, terminal, stasiun, hingga ajang pameran dengan cara menyebarkan brosur dan mempersilakan warga bertanya. Sosialisasi serupa, juga dilakukan kepada para tukang ojek di sejumlah pangkalan ojek di Kota Bandung.

Sementara itu Kasatlantas Polwiltabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Prahoro Tri Wahyono didampingi Wakasatlantas Komisaris Gondo T.R. mengatakan, beberapa pasal tersebut antara lain soal kelengkapan surat-surat, pasal-pasal  bagi pengendara motor, dan aturan terkait dengan rambu-rambu lalulintas. “Untuk pasal yang mengatur surat-surat antara lain soal SIM dan STNK,” katanya.

Untuk SIM, ada dua kategori yakni tidak membawa SIM (Pasal 288 ayat  2 juncto Pasal 106 ayat 5 huruf b) dan tidak memiliki SIM (Pasal 281 juncto Pasal 77 ayat 1).”Pegemudi kendaraan bermotor yang kedapatan tidak membawa SIM akan kena  denda Rp 250.000,00 Sedangkan yang tidak punya SIM dendanya Rp 1 juta,” katanya. Pasal baru lainnya lebih difokuskan bagi pengemudi sepeda motor antara lain soal penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), menyalakan lampu utama di siang hari, serta persyaratan teknis dan laik jalan.

“Untuk lampu jika melanggar akan kena denda Rp 100.000 Tidak memakai helm ber-SNI baik pengemudi dan penumpangnya kena denda Rp 250.000,00,” tambahnya.
Denda sebesar Rp 250.000 juga dikenakan kepada pengemudi yang motornya tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Misalnya, memakai knalpot yang bukan standar bawaannya dan memekakkan telinga, tidak berspion, tidak berlampu penunjuk arah, dan lainnya. Itu semua diatur dalam Pasal 285 ayat 1 juncto Pasal 106 ayat 3 dan pasal 48 atar 2 dan ayat 3.

Dikatakannya lagi oleh Prahoro, pasal lain yang jadi focus perhatian ialah Pasal 112 ayat 3. Pasal itu berbunyi : “Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi syarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Pasal tersebut merevisi Peraturan Pemerintah No.43/1993 pasal 59 (3). Intinya  pasal itu mengubah aturan belok kiri boleh langsung (bekibolang) menjadi belok kiri tidak boleh langsung (bekitibolang).

Prahoro mengatakan berdasarkan aturan yang lama, dulu, di setiap persimpangan tanpa lampu belok kiri, pengemudi kendaraandipersilakan untuk belok kiri langsung. Dengan adanya revisi tersebut, aturan yang lama otomatis tak berlaku lagi. Pengemudi hanya diperkenankan belok kiri langsung, jika ada rambu (misalnya “belok kiri langsung” atau traffic light dengan tanda panah arah kiri). “Akan tetapi, itu masih tahap sosialisasi. Kami bersama Dishub, juga sedang mendata titik-titik mana saja yang nantinya diberlakukan bektibolang,” kata Prahoro.

Karena masih dalam tahap sosialisasi, maka polisi tidak akan memberi sanksi apapun bagi pelanggarnya.  ”Anggota hanya memberi imbauan serta teguran. Itu karena Peraturan Kapolri (Perkap) atau MoU dengan hakim dan kejaksaan tentang hakim dan kejaksaan tentang denda tilang yang baru masih menunggu pengesahannya. Jadi, penerapan pasalnya belum bisa. Kalau nanti sudah ada, pasti akan ditindak. Itu juga berlaku bagi semua pasal-pasal yang sudah dibeberkan sebelumnya,” tuturnya.

(ersum)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: