Mobil Baru Para Wakil Rakyat?

Bandung | RAKYAT DEMOKRASI.- Para pejabat eselon II Pemerintah Kota  (Pemkot) Bandung  boleh tersenyum lebar. Pasalnya, para pejabat tersebut akan mendapatkan mobil baru. Pihak Pemkot Bandung telah mengalokasikan dana untuk membeli mobil dinas baru  untuk RAPBD tahun 2010. Mobil baru ini, setidaknya akan dibeli dengan uang rakyat sebesar Rp 5 miliar.

Anggota DPRD Kota Bandung, Lia Noer Hambali mengatakan di Gedung DPRD, Selasa lalu, menyatakan bahwa rakyat harus tahu  anggaran yang digunakan oleh Pemkot. Sesuai dengan paparan Kepala Bagian Perlengkapan, Jaja Nurjaman, saat diundang Komisi A, mobil yang akan dibelinya pada tahun 2010 ini, antara lain 26 unit Toyota Avanza untuk 26 camat.

Dikatakannya, di Kota Bandung ada 30 camat, namun  empat diantaranya sudah dibelikan mobil di tahun anggaran 2009 lalu, katanya. Sedangkan mobil lainnya yang akan dibeli adalah delapan unit Toyota Vios, untuk tiga orang asisten daerah, tiga unit Toyota Kijang untuk dua SOTK baru, satu kepala Korpri dan delapan Toyota Rush untuk kepala seksi di lingkungan sekretariat daerah.

Menurut Lia, pihaknya saat ini tidak termasuk tim Bangar, namun tahu dan masih punya hak untuk mengoreksi dan mengkajinya. Harapan Lia, pengadaan mobil itu ditinjau ulang, bahkan kalau masih memungkinkan ditunda. Ia khawatir pemangkasan RAPBD untuk menutupi defisit justru berasal dari belanja publik. “Belanja publik , apalagi untuk kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan kepentingan rakyat, jangan sampai dipangkas,” tutur Lia.

Menurut Lia, jika eksekutif ngotot ingin mengganti mobil dinas seharusnya ada timbal baliknya dengan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Ketua Badan Anggaran (Bangar) Tomtom Dabbul Qomar mengatakan, anggaran untuk membeli mobil dinas tersebut merupakan kebutuhan mendesak. Sebab, kata Tomtom, ada beberapa mobil dinas yang dipakai para pejabat kondisinya sudah rusak, bahkan sering mogok.

“Mobil dinas eksekutif guna meningkatkan pelayanan, apalagi para camat berhubungan langsung dengan masyarakat,” tutur Tomtom, yang mengaku lupa anggaran untuk mobil dinas eksekutif. Dikatakannya, DPRD tidak menganggarkan  mobil dinas sehingga tak ada ribut-ribut dan tidak jadi obrolan. Sampai saat ini, belum ada penundaan pembelian mobil dan RAPBD  disahkan akhir Desember lalu, tambahnya. (Lilis/RD/GS)