Bandung | RAKYAT DEMOKRASI – UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan efektif berlaku pada 30 April 2010, sehingga masih ada kesempatan 4 bulan lagi bagi Badan-Badan Publik untuk berbenah diri, sehingga menurut Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Efik Yustiansyah, masih ada kesempatan 4 bulan lagi bagi Badan-Badan Publik untuk berbenah diri.
Yustiansyah menjelaskan jika selama ini banyak Badan Publik yang menutupi-nutupi informasi yang seharusnya diketahui publik atau masyarakat. Maka ketika UU No 14/2008 tentang KIP tersebut diberlakukan, tidak ada alasan lagi bagi Badan Publik untuk tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Pada intinya jelas Efik, UU KIP memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak terutama bagi masyarakat ketika membutuhkan informasi yang sifatnya untuk publik, masyarakat mempunyai hak sehingga dilindungi hukum.
”Begitupun bagi Badan Publik yang memberikan informasi, mereka mempunyai hak sehingga dilindungi oleh hukum, artinya jika selama ini ada beberapa Badan Publik yang tidak memberikan informasi, sebetulnya dia ingin memberikan infomasi tetapi di satu sisi jadi serba salah karena ditegur atasan. Tetapi ketika dia tidak menyampaikan justru didemo masyarakat”.
Kondisi tersebut disebutkan Efik Yustiansyah, tidak memberikan perlindungan kepada administrasi Negara di level menengah, oleh atasan ditegur tetapi dilevel masyarakat justru didesak. Dengan keluarnya UU no 14/2008 tentang KIP semua pihak mendapat perlindungan. ”Masyarakat jadi tahu apa yang diperolah, administrasi Negara ditingkat menengahpun dilindungi dan terbebas dari tekanan atasan karena sudah diatur dalam UU KIP”.
Sementara itu berkaitan dengan Badan Publik sebagai penyelenggara kriterianya sama dengan hukum administrasi Negara. Jadi Badan Publik tidak hanya penyelenggara Negara tetapi yang menyelenggarakan fungsi Negara pun dikategorikan ke dalam Badan Publik. (LJ/jabarnews/RD)
0 Tanggapan ke “UU KIP, Akses Informasi Publik Semakin Terbuka”