BANDUNG | RAKYAT DEMOKRASI – Bagi keluarga miskin perkotaan tidak kecuali Kota Bandung untuk tumbuh dan berkembang sesuai standar hidup layak nampaknya masih harus diperjuangkan terus. Banyak diantaranya karena keterbatasan ekonomi, jangankan tinggal dalam rumah layak huni, menikmati sarana umum mandi, cuci dan kakus (MCK) sehat dan mendapatkan air bersih, dirasakan cukup sulit.
Berkaitan dengan ini, Selasa (19/01), disela kunjungan kerjanya memantau penyerapan dana dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 2009 ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Perkumpulan Warga Sejahtera, Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Bandung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, H. Edi Siswadi selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Kota Bandung, menyatakan keinginannya untuk membangun sedikitnya 600 MCK tersebar di 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung.
Saat berada di RW 04 Pasirkaliki yang lokasinya persis di belakang kantor kelurahan, Edi menyaksikan, sebagian besar infrastruktur jalan lingkungannya jauh dari memadai. Bahkan saluran pembuangan terbuka (selokan), MCK dan sumber air yang digunakan masyarakat sangat rentan dari gangguan kesehatan. Sumber air atau masyarakat menyebutnya Susi (sumur siuk), meski jernih namun aromanya berbau kurang sedap karena tercemar air selokan.
Kita prihatin dengan kondisi ini dan akan kita upayakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan di 2010, dari APBD yang tersebar di SKPD terkait ditambah PNPM, persoalan infrastruktur lingkungan bisa kita selesaikan. Kita harapkan MCK di Kota Bandung seluruhnya representative, harapnya.
Edi memprediksi, kalau dirata-ratakan di tiap kelurahan terdapat 4 MCK umum, setiap MCK dibutuhkan dana Rp. 5 juta, maka kota Bandung yang memiliki 151 kelurahan, sedikitnya dibutuhkan Rp. 3 milyar untuk membangun 600 MCK umum representative.
Terkait pendanaan PNPM mandiri, Edi menyebutkan, Kota Bandung di 2009 secara keseluruhan mengalokasikan Rp. 41,750 milyar dengan sumber pendanaan 50% APBN dan 50% APBD Kota, atau masing-masing sebesar Rp. 20,875 milyar. Pencairannya dibagi dalam 3 tahap. Tahap I (30%) APBN, Tahap II (50%) APBD, Tahap III (20%) APBN. Namun dalam pencairannya, khususnya APBD diakuinya terjadi keterlambtan.
Belum bisanya dicairkan karena adanya Peraturan Menteri keuangan yang harus didahului komitmen bersama antara Pusat dan Kota tapi pencairannya disatukan di 2010, bahkan lebi besar dari keharusan. Keharusan Rp. 20,875 milyar tapi kita mengalokasikan 22,5 milyar karena ada kelurahan baru yang belum mendapat tambahan alokasi.
Menurutnya, PNPM merupakan program bagus karena dirancang dan didesain masyarakat sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dirasakannya. Efektifitas pencapaian dan pemanfaatannya pun, menurutnya juga luar biasa. Pemkot tegasnya sangat peduli sekali mendukung, dan tidak boleh ada cerita-cerita dana-dana PNPM yang harus digulirkan Pemkot tertangguhkan lagi.
Begitu evaluasi Gubernur, begitu koordinator kota menyatakan perlu dana, segera langsung diprioritaskan, biar kebutuhan lain tidak dipenuhi dulu, asal PNPM lancar. Itu saya jamin, ujarnya sekaligus meminta Camat dan Lurah juga terlibat secara total. Edi pun menjanjikan reward Rp. 50 juta bagi BKM-BKM Kota Bandung berprestasi. (bago/RD)
0 Tanggapan ke “Edi Siswadi, ‘MCK Umum di Kota Bandung Harus Representatif’”