JATAH beras miskin (raskin) tahun ini dikurangi. Dari 15 kg per Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi 13 kg. Pengurangan jatah itu bukan karena jumlah rakyat miskin berkurang. Angka kemiskinan di Indonesia cenderung naik meskipun pemerintah menargetkan tahun 2018 angka kemiskinan turun 8 persen.
Pada bulan Januari 2010, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 42 juta jiwa. Angka itu masih bisa diperdebatkan, karena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis makin hari makin banyak. Anak jalanan dan gepeng biasa digunakan sebagai indikator turun naiknya angka kemiskinan. Tengok saja di tiap-tiap simpang jalan di semua kota, anak jalanan dan gepeng justru makin banyak.
Agak aneh, bila jumlah rakyat miskin bertambah, justru jatah raskin dikurangi, padahal penjualan raskin bersamaan waktunya dengan melonjaknya harga beras di pasaran. Baru kali ini dalam sejarah, harga beras di pasar mencapai Rp 7.000,00./kg, bahkan mungkin bisa lebih. Jangankan rakyat miskin, kelas menengah ke bawah saja, kelimpungan menghadapi melonjaknya harga kebutuhan paling pokok itu.
Kenaikan harga beras dipicu dengan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil beras. Hal itu merupakan momentum sangat empuk bagi kaum spekulan, mempermainkan stok dan harga beras. Pemerintah tidak cepat tanggap dengan tata niaga beras itu. Operasi pasar yang seyogianya dilaksanakan pada awal-awal kenaikan harga beras, ternyata tidak dilakukan.
Di mana pun di dunia ini, kenaikan harga bahan pokok, menjadi tolok ukur kegagalan distribusi, bahkan kegagalan pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun mikro. Di mana pun di dunia, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok mendorong naiknya angka kemiskinan. Raskin yang tadinya diharapkan dapat menahan laju pertumbuhan angka kemiskinan, masih sangat jauh dari angka kebutuhan masyarakat.
Kita tahu persis, ada program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, jauh sebelum harapan itu tercapai, pemerintah justru mendahulukan kepentingan orang penting. Para menteri disediakan mobil mewah seharga 1,3 miliar. Memang gaji tidak naik, tetapi tunjangan bagi para pejabat begitu fantastic spektakuler. Dalam ukuran rakyat, jumlah tunjangan Rp 19 juta bagi seorang kepala daerah sudah jauh dari luar biasa.
Kalau kita menggunakan kacamata “nasib”, benar orang miskin dengan para pejabat itu tidak bisa dipertentangkan apalagi dipersamakan. Masing-masing punya nasib berbeda.
Namun kacamata yang seharusnya digunakan oleh para pejabat negara ialah kacamata “keadilan”. Alangkah tidak adilnya, rakyat dibiarkan miskin sedangkan para pejabat hidup serba berkecukupan. Alangkah adilnya bila para pejabat mampu menahan diri. Saatnya belum tepat, pejabat menikmati kemewahan, di tengah-tengah rakyat yang meronta-ronta mau tenggelam ke dalam samudra kemiskinan.
Tolong saja dulu mereka yang akan tenggelam itu. Berilah makan, pakaian, dan obati badannya sekadarnya. Rakyat dalam keadaan tertolong seperti itu pasti tidak akan protes manakala melihat para penolongnya berkecukupan. Bahkan mereka akan berdoa, agar para pejabat menjadi orang kaya yang mau berbagi dengan orang miskin. *** (ustr/rd)
Rakyat kan cuma obyek pelengkap negara, kata diktator jahat.
Akhirnya rakyat cuma menyumpah dan memaki dalam hati, menyimpan api dalam sekam.