RD – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan ini didasarkan pada hasil Sidang Komisi B (Politik) Kongres ke-3 PDI Perjuangan yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna Kongres PDIP, Kamis (8/4).
"PDI Perjuangan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan oposisi yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap Pemerintah," ujar Panitia Pengarah Kongres ke-III PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, di Bali, Kamis.
Hal tersebut diperlukan, katanya, guna mewujudkan Demokrasi Pancasila dan meletakkan dasar bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Tri Sakti ajaran Bung Karno).
Sebelumnya, sikap tegas PDIP untuk beroposisi terhadap pemerintahan SBY ini sudah disampaikan dalam pidato Megawati saat membuka kongres. Meski keputusan PDIP untuk beroposisi sudah resmi, namun mantan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas menyatakan tetap ada celah untuk berkoalisi. Suami Megawati itu mengatakan, PDIP pada saatnya harus bersikap realistis.
"Siapa yang bisa menduga. Kalau Partai Demokrat satu ideologi dan satu jenis, tidak tertutup. Kalau dia (pemerintah) pro-rakyat kan tidak tertutup (berkoalisi)," katanya. Menurut Kiemas, kalau pemerintah bersikap pro-rakyat maka PDIP tentu akan mendukungnya. "Kalau pemerintah pro- rakyat gimana?" kata Taufiq.
Ia menambahkan PDIP memang menjadi oposisi dalam isu kebijakan pemerintah tertentu. Namun, menurutnya, siapa yang bisa menduga partai yang ia bidani itu nantinya akan bergabung dengan pemerintah.
Cenderung Pragmatis
Di tempat terpisah, Guruh Sukarno Putra menilai PDIP semakin jauh dari jatidirinya sebagai partai rakyat sejati berideologi Pancasila ajaran Bung Karno, karena cenderung bersikap pragmatis yang digerakkan serta dikuasai sebuah oligarki.
Salah satu contoh pragmatis itu, adalah tentang penetapan pilihan oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sikap itu, menunjukkan betapa partai ini tidak paham ideologi ajaran Bung Karno," ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan oposisi maupun koalisi sama sekali tidak dikenal dalam ideologi Pancasila yang punya filosofi Bhineka Tunggal Ika. Sikap oposisi ataupun koalisi hanya akan melahirkan dikotomi yang tidak berpihak kepada rakyat, melainkan menguntungkan penguasa dan politisi pragmatis.
"Jangan dikembangkan istilah oposisi ataupun koalisi. Itu sama saja ada dualisme dan rivalitas atau sama saja ada hitam ada putih. Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi dualitas, bersama berjalan untuk membangun rakyat, meskipun di dalamnya ada perbedaan," ujarnya.
Guruh mengatakan, kritik kerasnya kepada PDIP, merupakan sebuah cara untuk penyelamatan partai. "Semua anggota partai kan wajib dan berhak meluruskan serta menyelamatkan partainya jika dirongrong oleh sebuah oligargi, yakni kaum keblinger dan begundal politik, yang bahkan telah menguasai pimpinan tertinggi partai kami," tuturnya.
Namun begitu, ia menyatakan, PDIP bukanlah partai keluarga garis keturunan Soekarno atau milik keluarga serta elit tertentu. PDIP berdiri atas niat rakyat sejati. Karena itu, Guruh tetap akan berada di PDIP, meskipun ia belum mengakui legalitas kongres.
sumber : suara karya
MEmang sudah seharusnya begitu. SAya dukung PDIP sebagai oppsisi.