Antisipasi Terorisme, Pembuatan KTP Diperketat

Mendagri Mardiyanto

Menteri Dalam Negeri RI, Mardiyanto

TERORISME – Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tanda pengenal kependudukan sebagai warga negara Indonesia yang syah menurut hukum. Lemahnya administrasi pembuatan KTP justru dimanfaatkan para pelaku teroris untuk merekayasa dan mengganti jati dirinya. Mengantisipasi penyusupan para pelaku terorisme di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menginstruksikan kepada jajarannya di daerah agar memperketat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

“Pemerintah daerah agar memperketat pembuatan KTP dan kartu keluarga, bila tidak dikenal harus dipastikan jelas asal usulnya dan jangan sampai kelemahan itu dimanfaatkan oleh teroris untuk mengganti jati dirinya,” kata Mandagri di sela-sela Rakor Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penanganan Terorisme tingkat Jabar, Kamis.

Sebelum berlakunya KTP nasional dengan sistem administrasi kependudukan yang tunggal dengan satu nomor induk kependudukan, Mendagri berharap layanan pembuatan KTP di tingkat kecamatan lebih selektif, persyaratannya optimal dan jelas asal usulnya. Rencananya KTP nasional dengan satu nomor induk kependudukan baru bisa digulirkan pada 2011 mendatang. Diakuinya KTP saat ini berbeda-beda di tingkat daerah dan nomor induk kependudukannya belum terhubung secara online.

“Selagi KTP nasional belum berlaku, kami berharap pembuatan KTP diperketat, terutama bagi mereka yang tidak jelas asal-usulnya. Pastikan sampai lengkap dulu. Jangan sampai kasus yang sudah-sudah terulang lagi,” kata Mendagri. Ia berharap dari sisi pendataan kependudukan, bisa melakukan deteksi dini terhadap orang-orang yang dicurigai baik gerak gerik maupun fotonya. Menurut Mendagri, dalam dua tahun ini Depdagri punya gawe besar untuk menuntaskan sistem administrasi kependudukan tunggal secara nasional.

“Sistem pendataan penduduk di desa-desa hingga RT/RW perlu dioptimalkan lagi, sehingga penduduk datang dan keluar terdata secara cermat,” katanya. Pemberlakuan KTP nasional dengan satu nomor induk kependudukan, diharapkan sudah bisa diterapkan pada 2011. Tahap awal akan dilakukan uji coba KTP nasional di empat kota dan satu kabupaten.

Harus Tertib Administrasi

Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan menyetujui adanya pengetatan dalam pembuatan KTP. Meski demikian bukan berarti mengurangi akselerasi dan kinerja pelayanan KTP dan kartu keluarga. “Pengetatan pembuatan KTP bukan berarti mengurangi pelayanan, yang jelas tertib administrasi ditingkatkan. Tujuannya baik dan kita harus membantu pemerintah,” kata Heryawan.

Heryawan juga mengaku telah mengimbau kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetatan dan optimalisasi sistem pendataan penduduk baru dalam rangka antisipasi dini dan penanganan terorisme. (ant/Rakyat Demokrasi*)

Iklan

One comment

  1. PEMERITAH TUK MENENTASKAN KEMISKINAN TIDAK AKAN TERCAPAY KALO HALNYA SEBAGAI PETUGAS YANG DI TETAPKAN UNTUK MELAYANI MASYARAKAT TIDAK PROPESIONAL, SEPETRINYA SAYA MENAGANTAR SAUDARA SAYA TUK MEMBUAT KTP TUJUAN UNTUK KERJA, HANYALYAH DI JANJI-JANJIKAN SAJA,ALASAN MEREKA HANYALA SEDERHANA DENGAN KURANGNYA PELAYANAN KABUPATAN MENURUT UMI IMAN DIA TIGGAL DI DESA JATISAWIT, DAN MENURUT PETUGAS KTP DI KECAMATAN KASOKANDEL DIA TIDAK BISA MENGERJAKAN KARENA INTERNET YANG DI GUNAKAN TIDAK BISA DI PAKAI SELAMA SATU MINGGU, MENURUT SAYA ITU BUKANLAH SUATU ALASAN BILA PEMERINTAH KECAMATAN KASOKANDEL BENER BENER MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH TUK MENENTASKAN KEMISKINAN. TOLOONG TINDAK LANJUTI SUPAYA INI TIDAK JADI HALANGAN MASYARAKT MAJALENGKA KEC KASOKANDEL TUK BISA BEKERJA DENGAN MENGGUNAKAN SYARAT KTP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: