APBD Kota Bandung Menetapkan TA 2009 Rp. 2,425 Trilyun

Gedung Pemerintah Kota Bandung RAKYAT DEMOKRASI – Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang digelar Jumat lalu memutuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sebesar Rp. 2.425.158.958.423,00. Agenda kata akhir fraksi serta pengambilan keputusan Dewan tersebut setelah melalui perhitungan adanya peningkatan pendapatan, pergeseran serta efisiensi yang dilakukan selama pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Anggaran DPRD serta pendampingan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung,

Besaran APBD 2009 Kota Bandung ini, terdiri Pendapatan Rp. 2.169.526.904,00 dan Belanja Rp. 425.426.904.507,00. Meski terdapat deficit Rp. 255.900.000.000,00 namun hal ini dapat tertutupi dengan adanya penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 274.500.000.000,00 yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali investasi. Sehingga setelah dikurangi pengekuaran pembiayaana sebesar Rp. 18.600.000.000,00, maka deficit APBD Kota Bandung 2009 menjadi nol rupiah.

Wali Kota Bandung H Dada Rosada SH, MSi dalam sambutanmnya mengemukakan, struktur dan komposisi APBD 2009 Kota Bandung sekarang, merupakan fenomena baru di bidang penganggaran yang mendorong tindakan efisiensi sangat tinggi, diantaranya penundaan beberapa kegiatan oleh SKPD menyusul penajaman dan penguatan alokasi belanja sektor pendidikan yang sangat besar hingga mencapai lebih kurang 43 % dari total belanja APBD TA 2009.

Kenyataan ini dikatakannya, mengakibatkan proses penyusunan APBD 2009 di tingkat Pansus DPRD sempat memunculkan angka defisit yang amat fantastis mencapai kisaran Rp. 800 milyar atau terjadi kenaikan Rp. 381 milyar dari angka yang tercantum dalam nota keuangan sebesar RP. 414 milyar.

Keputusan ini menurutnya merupakan langkah cerdas dan simpatik, efisiensi dengan menunda beberapa kegiatan untuk dapat menopang struktur APBD yang lebih konstruktif. Bahkan pengurangan fasilitas jabatan yang dilakukan, merupakan kearifan birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu membangkitkan semangat agar di tahun-tahun mendatang, Kota Bandung mampu meraih kemampuan yang lebih maksimal sehingga dapat mewujudkan APBD yang berimbang menuju pendapatan yang melebihi belanja secara bertahap atau surplus. Yang pada gilirannya, tunjangan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP) atau kesejahteraan pegawai juga meningkat secara bertahap.

Untuk mempercepat pemulihan kekuatan APBD, ditandaskan Dada, seluruh SKPD di lingkungan Pemot Bandung harus melakukan penghematan penggunaan berbagai fasilitas, seperti energi listrik, telepon dan belanja barang pakai habis lainnya. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meraih prestasi kerja dan pelayanan yang lebih optimal.

Dada menuturkan, rencana capaian alokasi belanja di 2009 ini, secara khusus mengupayakan terselenggaranya pendidikan gratis bagi SD, SLTP dan sebagian sekolah menengah atas, meningkatnya infrastruktur prasarana dan sarana pendidikan, kesejahteraan guru, menurunkan tingkat drop out SD, SLTP dan SLTA. Bahkan untuk tingkat SD dan SLTP, Pemkot Bandung mengupayaka Zero Drop Out (nihil). Sedangkan pada bidang lainnya, dialokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan stadion sepak bola di kawasan Timur Kota Bandung.

Pada sektor pendapatan khususnya PAD dana bagi hasil, Pemkot Bandung memprediksikan dapat meningkatkan prestasi penerimaan dari pajak hotel dan restoran melalui penerapan on line system, paajak reklame khususnya melalui pelelangam, pajak penerangan umum (PJU) yang telah disesuaikan, pajak kendaraan  bermotor (PKB) dan BBNKB yang saat ini perolehan bagi hasilnya dari propinsi hanya 30 %.

Khusus penerimaan dari  sektor PKB dan BBNKB ini, didasari kondisi eksisting laju pertumbuhan kendaraan yang menjadi obyek pajak yang terus meningkat, sementara beban pemeliharaan jalan membutuhkan biaya yang semakin besar. Belum lagi belanja pengendalian lingkungan hidup, khususnya udara yang potensi gangguannya meningkat sangat besar, seiring dengan laju pertumbuhan kemdaraan bermotor. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan bagi hasil dari PKB dan BBNKB ini. Untuk itu dimohon kepada pemerintah pusat, agar ada aturan baru yang menambah prosentase bagian pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota.

APBD TA 2009 ditandaskan wali kota, benar-benar harus mendorong bidang pendapatan yang maksimal karena penundaan kegiatan oleh SKPD, tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut, terutama yang terkait upaya pemberdayaan masyarakat. Karenanya kebijakan kemudahan prijinan investasi, akan menjadi tema pelayanan Pemkot Bandung dengan tujuan daya saing kota melalui pengembangan ekonomi kreatif. (bago/RD)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: