Drama 100 Hari dan Gempa Politik

oleh : Us Tiarsa

demo 100 hari sby

TANGGAL 28 Januari 2010 pemerintahan SBY-Boediono berusia tepat 100 hari. Momen yang sempat “menegangkan” itu disambut demo massal yang disebut Gerakan 28 Januari. Gerakan itu cenderung ke arah penghujatan. Para demonstran dalam jumlah sangat besar itu menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan SBY-Boediono. Mereka menilai, kinerja pemerintah selama 100 hari sejak pelantikannya, gagal hampir di segala lini.

Memang tidak terjadi “drama” penggulingan rezim SBY-Boediono. Para demonstran tidak secara tuntas melakukan gerakan seperti yang dilakukan gerakan sebelumnya.
Kalau kita telusuri sejarah kepemimpinan dari rezim ke rezim presiden selalu turun dari singgasana dengan cara paksa. Presiden Soekarno digulingkan oleh gerakan masyarakat dengan Angkatan 66 sebagai lokomotifnya. Soeharto lengser digoyang kaum reformis. Begitu pula Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

SBY-Boediono “selamat” dari gerakan pemakzulan ltu. Namun gerakan politik itu merupakan bom waktu yang pasti mengguncang kepernimpinan SBY. Presiden dan kabinetnya menjadi amat rentan terkena gempa politik dan moral yang terus menerus. Para menteri dan pemimpin lembaga tinggi negara akan selalu menjadi sasaran antara masyarakat penentangnya.

Tenggat waktu seratus hari merupakan start masuk landasan pacu untuk kemudian take off. Pesawat pemerintahan itu pasti bisa take off apabila persiapan teknis dan non teknisnya benar sesuai dengan aturan dan aspirasi rakyat. Apabila tidak, bukan saja tidak bisa take off, tidak mustahil justru akan tergelincir. Pertanyaannya, apa sajakah yang digarap Kabinet SBY-Boediono selama seratus hari itu?

Menurut Presiden SBY, ada 45 program dan 129 rencana aksi yang ditetapkan dan merupakan garapan kabinet. Dari sekian banyak rencana itu ada 15 program yang digolongkan pada prioritas. Pada triwulan pertama, pemerintah SBY-Boediono menangani bagian-bagian yang selalu macet (bottle neck). Program itu dinamakan quick win. Pemerintah, menurut SBY, harus mencari titik-titik sumber kemacetan itu kemudian menentukan solusinya.

Yang menjadi masalah, justru sumber kemacetan itu seringkali tidak mudah dilacak. Dalam tempo seratus hari, titik-titik rawan itu belum terdeteksi secara tepat dan cepat. Padahal, masyarakat semakin tidak sabar. Mereka justru melihat adanya kegagalan bukan keberhasilan. Sebagian rakyat-yang diwakili kaum demonstran justru melihat, setidaknya ada lima kegagalan pemerintah.

SBY gagal dalam melindungi perekonomian nasional sehingga jutaan hektar lahan dikuasai asing serta diberiakukannya perdagangan bebas yang timpang. Kedua, pemerintah gagal dalam menegakkan Indonesia sebagai negara hukum. Ketiga, SBY gagal dalam upaya pemberantasan korupsi, upaya KPK sebagai lembaga independen justru terhambat dengan gerakan kriminalisasi KPK. SBY gagal dalam melindungi buruh, pengusaha kecil, dan rakyat miskin. Kelima, SBY gagal dalam menyehatkan dan mencerdaskan rakyat.

Lima kegagalan yang disampaikan pengunjuk rasa itu tentu saja amat bertentangan dengan pendapat pemerintah yang menyatakan, dalam seratus hari ini sudah banyak keberhasilan yang dicapai.

Apabila kedua pendapat yang bertentangan itu terus dibiarkan berkembang, pemerintah tidak mau mendengar suara sebagian rakyat, sebaliknya, rakyat menutup mata atas upaya pemerintah, kekisruhanlah yang akan terjdi. Yang paling sederhana, sebaiknya pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tidak beranggapan suara itu sebagai hal yang lumrah dan tidak usah didengar, anjing menggonggong kafilah berlalu. *** (Rakyat Demokrasi/GS)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: