‘Human Trafficking’, Jabar Termasuk Tertinggi

Human Trafficking

(RD) Jawa Barat termasuk kedalam tujuh provinsi tertinggi sebagai daerah dengan korban perdagangan manusia (human trafficking) tertinggi pada 2005-2009. Ketujuh daerah tersebut, yakni Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Bahkan International Organization for Migration (IOM) untuk Indonesia menyebut, Indonesia memiliki 3.696 kasus perdagangan manusia selama kurun waktu 2005-2009 itu.

Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengatasi tingginya angka trafficking atau perdagangan manusia di tanah air. Deputi Seswapres Bidang Politik Djohermansyah Djohan menyatakan, salah satu langkah atau terobosan tersebut adalah membentuk gugus tugas di daerah-daerah.

Dituturkannya oleh Djohermansyah, saat ini gugus tugas sudah memiliki 16 pos di provinsi  dan 18 kota dan kabupaten di tanah air. Yang menjadi prioritas, adalah pembukaan kantor gugus tugas di daerah-daerah yang dianggap rawan atas perdagangan manusia. “Diantaranya, tujuh daerah yang dianggap paling tinggi perdagangan manusianya. Kami sudah buka gugus tugas di sana,” katanya Rabu pekan lalu.

Diharapkan oleh Djohermansyah, seluruh  pemerintah daerah di Indonesia mengalokasikan dana untuk kegiatan gugus tugas di daerah masing-masing. Menurutnya pula, kasus perdagangan manusia itu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun juga tanggung jawab daerah.

Dikatakannya, dari koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, pada 2004-2008 tercatat sebanyak 607 kasus trafficking dengan melinatkan 855 pelaku. Korbannya terdiri dari 1.570 orang dewasa dan 485 anak.” Transaksi perdagangan manusia itu senilai Rp 32 triliun,” katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemprov Jawa Barat, Sri Asmawati Kusumawardani menyatakan, pihaknya bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi di Jawa Barat untuk mengentaskan korban trafficking. Di Jawa Barat, gugus tugas sudah dibentuk di 13 kota dan kabupaten. Selain  bekerjasama dengan perguruan tinggi Sri juga menambahkan, 1.300 kepala desa (kades) dilibatkan dalam penegakan gugus tugas itu. “Para kades tersebut, lebih tahu tentang seluruh korban,” tuturnya. (Rakyat Demokrasi)

Iklan

One comment

  1. Mungkin semua ini karena lapangan kerja, kalo adanya lapangan kerja tidak mungkin mereka menginginkan dirinya untuk didagankan, tapi selama ini kita dengar perdagangan itu hanya pada wanita tidak untuk laki-laki mengapa demikian? Jangan mengangap wanita itu lemah karena wanita dapat menghadirkan manusia, mungkin dia lemah dari pekerjaan sehingga dimamfaatkan oleh laki-laki. Sadarlah bagi manusia yang menperdagangkan manusia sebab kita diciptakan oleh yang mahakuasa untuk saling melengkapi bukan untuk didagangkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: