JURNALISME SABILULUNGAN SEBUAH KONSEP ALTERNATIF

Oleh : Dr. H. Drajat Wibawa, M.Si
(Disampaikan pada Sarasehan PWI Kabupaten Bandung 2011)

jurnalism

Sejak era reformasi, pers Indonesia dapat bernafas lega dalam alam kebebasan. Gerakan reformasi politik, ekonomi,  dan social ditandai dengan runtuhnya kekuasaan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Selama 32 tahun, rezim orde baru telah “memanfaatkan” pers atau media massa sebagai alat perjuangan politiknya. Pers telah dipakai sebagai alat politik dan propaganda orde baru.

Sejarah perjalanan media massa di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut peran media massa. Pada demokrasi liberal media massa bebas melaksanakan peran dan fungsinya. Namun pada saat demokrasi pancasila semasa orde baru media massa dibatasi perannya, bahkan seolah-olah ditentukan oleh penguasa. Pengaruh yang menonjol pada masa itu, media massa telah dipengaruhi oleh system ideologi dan saran propaganda penguasa.  Bahkan dewan pers yang di bentuk oleh pemerintah serta organisasi pers dan wartawan tidak mampu berbuat banyak. Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan secara oxofficio.

Memasuki era reformasi, dunia media massa Indonesia mengalami perubahan mendasar. Bukan hanya pada jumlah media massa cetak dan elektronik yang bertambah melainkan secara kualitatif juga terjadi perubahan sifat dan keragaman isi media massa. Pada era reformasi ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang industri media massanya berkembang begitu pesat.

Secara kuantatif dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, jumlah stasiun televisi yang mengudara secara nasional terus bertambah,  antara lain TVRI, TPI, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, Transtv, Metro TV, Trans-7, TV One, dan Global TV. Di samping itu, ada juga stasiun-stasiun televisi yang mengudara secara regional seperti TVRI stasiun Bandung, TVRI stasiun Denpasar, TVRI stasiun Samarinda, dan Papua TV. Juga dari stasiun televisi yang mengudara secara lokal. Bahkan ada juga siaran televisi yang disalurkan  hanya pada pelanggannya, yang biasa dinamakan kabel TV. Sedangkan stasiun radio swasta nasional yang tadinya hanya mengudara secara lokal, beberapa diantaranya kini mengudara secara nasional melalui saluran satelit sehingga dinamakan radio satelit, serta ada stasiun radio asing yang direlay stasiun lokal.

Untuk media cetak, jumlah pasti penerbitan media cetak tidak bisa diketahui mengingat  media cetak-koran, majalah dan tabloid, banyak yang terbit secara tidak teratur dan banyak pula yang hanya sekali dua kali terbit, setelah itu tidak terbit lagi. Keadaan ini terjadi terutama media cetak tidak lagi memerlukan izin terbit. Cukup dengan mendaftarkan perusahaan penerbit per situ sebagai badan usaha seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha nonpers.

Perubahan-perubahan tersebut tentu saja menunjukan pada pertumbuhan media massa di Indonesia yang ditandai tiga hal, yaitu :

  1. Pengelolaan usaha di bidang media massa tidak lagi dilakukan dalam bentuk yayasan serta semata mengutamakan aspek idealnya, tetapi berupa PT (perseroan terbatas) yang didukung system manajemen professional dan penggunaan produk-produk teknologi canggih serta mengarah pada komersialisme.
  2. Semakin banyaknya para pengusaha nasional atau lazim disebut konglomerat yang menanamkan modalnyadi bidang usaha media massa.
  3. Media massa yang ada semakin beragam bentuknya dan mengarah pada spesialisasi.

Adanya perubahan tersebut dengan sendirinya mengubah mediascape Indonesia yang membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hidup dalam apa yang diistilahkan sebagai “dunia yang sesak-media” (media-saturated world). Media massa Indonesia sendiri mengalami perubahan dari apa yang dinamakan media perjuangan yang penuh dengan nilai idealism menjadi media komersial yang lebih mengedepankan nilai bisnis.

Tuntutan terhadap lembaga pers ini memang begitu besar. Pelaksana di lapangan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah barisan wartawan atau reporter. Merekalah yang menentukan berbobot tidaknya media massa tempat mereka bekerja. Tingkat kridibilitas suatu media ada kaitannya dengan kualitas para awak wartawan di lapangan. Perkataan lain, wartawan sebagai salah satu ujung tombak sebuah penerbitan. Wartawan adalah profesi yang berkenaan dengan pilihan hidup. Artinya, bagaimana seorang wartawan mempunyai keinginan untuk bekerja secara professional yang dapat diperlihatkan ketika mampu berkomitmen, otonomi, mempunyai keahlian, dan tanggung jawab yang dilandasi penataan kode etik profesinya. Dalam beberapa kasus seorang wartawan harus berani bertaruh nyawa untuk melaksanakan tugasnya.

Pada sisi lain wartawan menjungjung tinggi nilai keobjektifan, tidak mengenal apapun atau siapapun yang di dukung bahkan diperjuangkannya. Pada intinya, wartawan menjungjung tinggi nilai kenetralan karena wartawan berkewajiban menjalankan, menghormati dan menghargai hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar.
Pada masa Orde Baru, pers Indonesia dibingkai sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyrakat, dan konsep yang dikembangkanya adalah model komunikasi pendukung pembangunan.

Model ini mulai diperkenalkan sejak siding ke 25 dewan pers, 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila. Pers Pancasila adalah pers yang berorientasi, sikap dan prilakunya didasari oleh nilai-nilai ideologi Pancasila dan bertanggung jawab untuk menerapkan Pancasila dan UUD 45 dalam melaksanakan peliputan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya, pers Pancasila harus memilih dan memilah sumber-sumber berita dan melaporkan berita berdasarkan ideology Pancasila dan menyajikan berita sedemikian rupa sehingga efeknya pada masyarakat tetap harmonis, seimbang dan sesuai dengan ideology tersebut. Namun dalam praktiknya, konsep pers pembangunan atau pers pancasila telah menjadi system pers otoritarian yang digunakan sebagai sarana propaganda bagi pembangunan ekonomi nasional, dan kebebasan yang inhernt dalam suatu system pers, terbukti tidak berjalan. Bahkan proses kebebasan pers yang ada hanya tunduk pada penguasa, dengan demikian, system pers di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka hingga penguasa Soeharto cenderung menganut system otoritarian. Selam pemerintahan orde baru label sistem pers bernama sitem pers Pancasila atau pers pembangunan. Praktiknya adalah pers bebas dan bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab pada penguasa, maka ancamannya adalah pembredelan atau pembatalan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).

Pengalaman kelam dunia pers  di Indonesia masa orde baru tersebut, tentu saja tidak mau terulang kembali. Konsep jurnalisme Sabilulungan yang di gagas Pemerintah Kabupaten Bandung tentu saja bukanlah diarahkan seperti yang terjadi pada mas orde baru, namun diharapkan memiliki cirri khas yang benar-benar diinginkan masyarakat sehingga citra positif Pemerintah Kabupaten Bandung terbangun secara baik dengan dukunagn pers yang maksimal.

Konsep jurnalisme Sabilulungan mengisyaratkan adanya kehendak pengintegrasian antara pemerintahan khususnya Kabupaten Bandung dengan kalangan wartawan dalam setiap gerak langkah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung yang ditunjukan oleh hasil karya jurnalistik wartawan dengan mencerminkan kebersamaan, tidak saling menuduh, kuatnya rasa memiliki dan keharmonisan tanpa mengesampingkan aspek proporsional dan professional wartawan maupun pemerintah.

Namun sebenarnya yang paling esensial dalam pencapaian tujuan konsep Jurnalisme Sabilulungan adalah pola atau model hubungan yang dibangun oleh pemerintah dan kalangan pers, sebab dalam merealisasikan tugas wartawan tidak terlepas dari sumber berita diantaranya adalah pemerintah. Artinya, pola hubungan yang dibangun antara pemerintah dan kalangan pers sudah hampir bisa dipastikan  bisa mempengaruhi karya jurnalistik yang dibuat wartawan.

Dengan demikian, keyakinan untuk terwujudnya konsep model Jurnalisme Sabilulungan bukan hanya terletak pada pemerintah saja, atau kalangan pers saja melainkan minimal timbul dari keduanya sebab secara esensial antara pemerintah dengan pers memiliki kesamaan makna, yakni berkeinginan  memberikan “sesuatu” yang benar terhadap masyarakat sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat terisi secara maksimal. Barangkali yang membedakannya terletak pada metode pemberian dan bobot penekanannya. Inilah yang kerap membawa kepada persoalan yang seolah-olah hubungan antara pers dengan pemerintah cenderung tidak sejalan, bersebrangan, memojokan, atau sebutan kalimat lainnya  yang mengarah pada kekurang harmonisan hubungan antara pers/wartawan dengan pemerintah.

Karena guna terciptanya konsep Jurnalisme Sabilulungan yang benar-benar bisa dimaknai sama oleh pemerintah, kalangan pers dan kalangan lain yang berkaitan dengan dunia pencitraan dan publikasi diperlukan kejelian, keseriusan, dan tanggung jawab tersendiri sehingga perbedaan dalam metode dan bobot penekanannya antara pemerintah dan kalangan pers dalam soal pemberian informasi, bisa diperkecil sejak dini.*

One comment

  1. Setuju saja “JURNALISME SABILULUNGAN SEBUAH KONSEP ALTERNATIF”
    bagus itu…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: