Korupsi Politik Makin Marak di 2013

rakyatdemokrasi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida memperkirakan korupsi politik akan semakin marak pada tahun 2013 nanti. Para pejabat politik akan sibuk dengan persiapan “mengamankan posisi” pasca 2014, dengan cara-cara mengumpulkan dana dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki.

“Korupsi politik itu akan semakin masif melakukan perusakan terhadap moralitas masyarakat, karena “hasilnya” akan dibagi pada rakyat untuk memperoleh dukungan politik tahun 2014 nanti,” ujar Laode kepada wartawan saat menyampaikan refleksi akhir tahun DPD “2012:Beban rakyat dalam konflik dan pengelolaan daerah, dan prakiraan 2013”, di Jakarta, Kamis (27/12/12).

Laode menyayangkan hingga saat ini belum ada aksi berarti dilakukan oleh penegak hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi mandat pada aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) untuk memeriksa langsung pejabat kepala di daerah (Gubernur, Wali Kota dan Bupati) tanpa perlu terlebih dahulu meminta izin dari presiden seperti aturan sebelumnya.

Senator asal Sulawesi Tenggara (Sultra) itu mengungkapkan belum ada akselerasi penanganan para pejabat daerah yang terindikasi korupsi. Presiden SBY belum mengomandoi secara langsung pemberantasan korupsi di daerah dengan meminta secara khusus jajaran Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera memanfaatkan ruang besar itu. “Akibatnya kian menimbulkan skeptis atau tanda tanya tentang keseriusan untuk memenuhi janji politik memberantas korupsi di negeri ini, “ ujarnya.

Lebih jauh kata Laode lambannya penanganan kasus-kasus korupsi di daerah yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian juga semakin menimbulkan kecurigaan. “Jangan-jangan oknum pejabat dan aparat yang terkait memanfaatkannya sebagai “ATM” atau dana segar untuk kepentingan diri dan jajarannya,” ujarnya.

Laode mengatakan para oknum pejabat di daerah yang korup itu akan merasa senang dan menikmatinya, karena penyelesaian masalahnya cukup hanya membangun hubungan informal atau personal dengan jajaran pimpinan penegak hukum yang terkait. Selanjutnya berbagi “harta hasil korupsi” sehingga aman dan saling menguntungkan. “Cara-cara seperti itu juga barangkali akan sangat disukai oleh oknum penegak hukum yang penugasannya di daerah pun tak seumur hidup. Tetapi hanya berdasarkan tempo sesuai dengan kebijakan internal instansinya atau kehendak pejabat atasan yang menempatkannya,” katanya.

Terkait prakiraan itu, peranan DPD melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) akan melakukan kajian aktif dalam upaya pencegahan korupsi politik tersebut. “PAP akan meneruskan dengan menindaklanjuti pejabat lokal yang terlibat korupsi politik, “ ujarnya.

Sementara Ketua PAP DPD RI Farouk Muhammad mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan lembaga hukum terkait seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi penyimpangan APBD.

Mantan Gubernur PTIK itu juga mengkritisi lembaga penegakan hukum untuk memiliki kinerja lebih baik. Pasalnya, mencermati hasil audit BPK terhadap penyimpangan anggaran selama lima tahun terakhir, ada Rp1,2Triliun, namun dari sejumlah tersebut, masih ada 30 persen yang belum dapat diselesaikan atau disentuh oleh aparat penegak hukum. “DPD mendorong BPK agar lebih mengutamakan audit terhadap substansial indikasi penyimpangan anggaran, “ ujarnya.

pikiran rakyat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: