Demokrasi dan Pengangguran

Demokrasi-dan-Penganguran

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Rakyat membentuk negara, dan oleh karena itu rakyat berdaulat atas negara. Negara dipercayakan menjalankan kekuasaan negara untuk melayani rakyat seluruhnya. Demokrasi adalah pemerintahan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat, dan juga bukan sebagian besar rakyat.Rakyat secara bersama-sama memerintah diri mereka, dengan memilih sebagian dari rakyat menjadi penyelenggara negara. Dalam negara demokrasi semua warganegara, termasuk pengangguran, ikut memerintah. Pemerintahan oleh semua untuk kepentingan semua. Mandat yang diterima seorang pejabat negara adalah mandat dari seluruh rakyat, bukan hanya dari pemilihnya saja, dan oleh karena itu harus digunakan melayani rakyat seluruhnya, tanpa kecuali.

Demokrasi mengakui bahwa semua manusia setara, mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Demokrasi menjamin pemenuhan hak asasi manusia, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak memiliki dan hak mengejar kebahagiaan.

Logika kesetaraan menuntut perlakuan yang sama terhadap semua pandangan dan pemikiran warganegara dalam penentuan kebijakan publik, dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingannya. Tidak ada yang diabaikan dan tidak ada yang diistimewakan, semuanya setara sebagai manusia dan sebagai warganegara. Semakin banyak warganegara yang ikut dalam proses penyelenggaraan negara, semakin kuat kesesuaian antara kebijakan negara dengan kehendak rakyat. Setiap warganegara harus dianggap lebih mengetahui kepentingannya dalam kehidupan kenegaraan, dibanding dengan pihak manapun.

Itulah asumsi dasar dari prinsip kesetaraan politik. Bagaimanapun, kebijakan negara yang disusun berdasarkan tuntutan masyarakat luas akan lebih mendekati kehendak rakyat daripada disusun berdasarkan keinginan sedikit orang. Semua warganegara, secara pribadi ataupun kelompok, mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pembuatan kebijakan publik, dalam mengawasi dan menilai penyelenggaraan negara. Kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan negara, ukurannya bukan asal-usul, ras, suku, agama, kedudukan, atau kekayaan, tetapi ditentukan oleh dukungan dan pilihan rakyat.

Dalam kesetaraan manusia, tetap ada pemimpin yang memerintah, tetapi mereka dipilih oleh yang diperintah dari antara mereka sendiri. Setiap upaya untuk membeda-bedakan martabat manusia, termasuk membedakan martabat antara warga kaya dengan kaum miskn, apapun alasannya adalah tindakan pelecehan terhadap manusia. Kesetaraan manusia berarti semua individu memiliki martabat dan hak yang sama. Hak asasi manusia melekat pada semua manusia karena ia seorang manusia, pemberian langsung dari Sang Pencipta.

Manusia dengan kemampuan berpikir mengembangkan dirinya, meningkatkan pengetahuan, mempelajari apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, menentukan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu. Kebebasan berpikir adalah hak setiap orang untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala aspek kehidupan manusia dan lingkungannya, memberi penilaian terhadap berbagai pola kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, menyetujui atau tidak menyetujui pandangan-pandangan, nilai-nilai, harapan-harapan dan norma-norma moral tertentu. Kebebasan menjadi hak dasar individu dan membatasi hak masyarakat terhadap individu tersebut. Kebebasan menghasilkan keanekaragaman pendapat, kepentingan bentuk-bentuk mata pencarian dan lain sebagainya. Individu atau kelompok yang menginginkan kebebasan

harus mengakui adanya keanekaragaman. Setiap orang mempunyai bakat, pendidikan, lingkungan, pekerjaan dan pengalaman yang berbeda-beda dan terwujudlah keanekaragaman.

Keanekaragaman masyarakat manusia adalah kenyataan sejarah yang tidak perlu dipertanyakan. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan dialog dan debat yang tetap menjamin kebebasan setiap peserta untuk membela pendapatnya. Kebebasan dan perdamaian harus bersama-sama. Di mana tidak ada perdamaian tidak ada kebebasan, demikian pula sebaliknya. Di mana tidak ada perdamaian, kebebasan itu ditindas, dan penindasan tidak membutuhkan dialog, tetapi senjata. Kebebasan dan perdamaian harus berjalan seiring, dan kondisi itu hanya dapat terjadi dalam negara demokrasi.

Kombinasi perdamaian, kebebasan dan pertanggungjawaban dalam negara demokrasi akan membuahkan keadilan. Perjuangan dalam negara demokrasi bermodalkan kebebasan, dan kebebasan hadir bersama-sama dengan pertanggungjawaban. Tanpa kebebasan, penindasan muncul dimulai dari pusat kekuasaan, merambat ke daerah di sekitarnya, selanjutnya meluas keseluruh wilayah negara, bergerak semakin cepat, dengan penindasan yang semakin kuat.

Indonesia di era orde baru memberi bukti yang kuat tentang pemikiran ini. Penindasan seperti ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan kenegaraan, tetapi dapat juga terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam kelompok-kelompok masyarakat yang membuang jauh-jauh hak kebebasan berpikir, apa pun alasannya, penindasan akan tumbuh justru oleh pemimpinnya sendiri.

Dalam negara demokrasi, warganegara mempunyai hak kebebasan dan dengan hak itu setiap warganegara, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok ikut menentukan perjalanan negara. Bermodalkan kebebasan dan pertanggungjawaban, masyarakat secara bersama-sama melawan penindasan yang datang dari pihak manapun, demi keadilan dan kemajuan bersama.

Mengunakan hak kebebasan, terutama kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat di muka umum, secara bertanggungjawab demi keadilan dan kemajuan bersama. Negara tidak boleh menjadi alat dari satu atau beberapa kelompok masyarakat saja. baik mayoritas ataupun minoritas, kaya ataupun miskin, pintar ataupun bodoh, partai politik pemenang pemilihan umum ataupun yang kalah. Negara hanya tunduk kepada rakyat seluruhnya, dan dengan demikian negara dapat melayani rakyat seluruhnya secara adil.

Penganguran dalam suatu negara akan selalu ada, tetapi kalau jumlah pengangguran sangat banyak, dan belangsung dalam waktu yang lama, sehingga menjadi beban keluarga dan masyarakat luas, dan negara tidak cukup berbuat untuk mengatasinya, masyarakat akan bertanya dimana negara bersembunyi. Dalam negara demokrasi, sama seperti warga masyarakat yang lain, penganggur berhak mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kaum penganggur yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah peminta-minta, karena mereka sedang menuntut haknya kepada negara. Sesuai dengan pemikiran diatas, di negara demokrasi seharusnya tidak boleh terjadi pengangguran yang terlalu banyak dalam waktu yang terlalu lama.

Tetapi mengapa di Indonesia, yang telah menjalankan demokrasi sejak tahun 1998, telah lebih dari sepuluh tahun, dari tahun 1997 sampai dengan sekarang jumlah penganggur masih tetap banyak?Mengapa kekeliruan ini terus dipertahankan?Dan bagaimana masyarakat, terutama kaum penganggur, bergerak secara demokratis, mendorong negara secara aktif memberlakukan kebijakan yang kuat dalam peningkatan kesempatan kerja, agar para peganggur segera mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan.

Iklan

One comment

  1. wajah bopeng demokrasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: