koalisi merah putih

Politik Intervensi Menkum HAM Berupaya Memecah Belah Bangsa

Setelah Menkum HAM mengeluarkan surat penjelasan yang mengakui Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) langsung melakukan pertemuan darurat. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh petinggi KMP di Kediaman Prabowo Subianto, Hambalang Sentul, Bogor, Selasa (10/3).

Setelah pertemuan, petinggi KMP langsung menemui awak media yang telah menunggu hampir 2 jam.

“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama Politik intervensi dari Menkum HAM yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami berkumpul dan menyatakan sikap bersama presidium KMP,” ucap Prabowo, Selasa (10/3).

Menurutnya, Pemerintah Jokowi berupaya memaksakan kehendak untuk mendapatkan dukungan di parlemen dengan memecah belah Partai Pendukung KMP dengan cara-cara nista. Ia juga mengatakan, Menkum HAM Yasonna Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan undang-undang.

“PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN masih tidak dikeluarkan SK Pengesahannya. Golkar yang masih berkonflik justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik demi kepentingan sesaat,” ungkap Prabowo.

Untuk itu, lanjutnya, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot Pelaksanaan PILKADA 2015.

“Kami tidak ikut bertanggung jawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkum HAM mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tegas Prabowo.

“Selain itu, kami akan mendorong hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, bangsa ini berada ditepi jurang perang saudara. Semua ini harus diakhiri atau Presiden Jokowi akan dimakzulkan,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Presidium KMP Idrus Marham.

“Apa yang dilakukan oleh Menkum HAM sangat tidak elok. Bangsa Indonesia kembali dibawa ke Jaman VOC dengan politik ‘devide et impera’. Harga melambung tinggi, rakyat di pecah belah”. Tanda tanda kejatuhan pemerintahan Jokowi sudah di depan mata,” cetus Idrus.

sumber :

http://www.sayangi.com/politik1/read/30526/menkum-ham-dinilai-lakukan-intervensi-kmp-boikot-pilkada-2015
Iklan

Konspirasi JF. Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Sesek bacanya 😦
skenario jahat para elite dunia terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

Mysterious Thing • Conspiracy • Controversy • UFO & Alien • Archeology • Science • Universe • • • • • • • • • • • •

kutitipkan bangsa negara kepadamu papua indonesia headerBongkar Konspirasi Hebat:
Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

Bung Karno / Sukarno / Soekarno

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak  dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

suharto sukarno freeport banner

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian…

Lihat pos aslinya 4.124 kata lagi

MISTERI KEBERADAAN & KEPUTUSAN MEGAWATI SEBELUM PENCAPRESAN JOKOWI

MENANGIS ANDA MEMBACA INI!!!

Indonesia Bangkit

MENANGIS ANDA MEMBACA INI!!!

Kita main teka – teki yuk …

1. Sabtu kemarin, kami kedatangan tamu. Beliau adalah senior kami, usia 63 tahun, mantan pejabat tinggi intelijen & militer

2. Beliau 2 thn lalu, menelpon kami beri ‘clue’ ttg Jokowi pd akhir putaran I Pilkada DKI saat kami terpengaruh citra Jokowi. Hati2 katanya

3. Beliau ini puluhan tahun lalu, pernah sgt dekat dgn Prabowo dan cendana. Beliau ahli dlm analis intelijen, seolah2 punya indra keenam

4. Beliau ini jarang2 mau ketemu orang, tapi sabtu kemarin beliau datang, kami diskusi hampir 6 jam. Banyak info yg menarik & misterius

5. Beliau mulai dgn pertanyaan : “Dik, coba kamu analisa apa dibalik hilangnya pesawat MAS MH370. Cek deh, apa hubnya dgn RI ? Hehe

6. Kami berdiskusi khusus topik MAS MH370 hampir 1 jam. Mulai dari pertanyaan: 1. siapa yg paling diuntungkan dgn hilangnya pesawat itu

7.2 Siapa yg punya motif…

Lihat pos aslinya 1.563 kata lagi

korupsi bansos rugikan negara

Mantan Ketua PT Jabar pernah minta Rp 2m pada Dada

Dalam kesaksian sidang lanjutan perkara Bansos Kota Bandung, yang menghadirkan mantan Wali Kota Dada Rosada mengungkap bahwa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono ikut juga meminta sejumlah uang untuk membantu upaya banding tujuh terdakwa. Dada, dalam kesaksiannya menyebut bahwa Sareh meminta uang Rp 2 miliar.

Dada mengaku tidak merealisasikannya. Dia kelabakan dengan Hakim Setyabudi yang berupaya memerasnya.

“Iya pernah diminta uang Rp 2 miliar dari Sareh, tapi tidak dipenuhi, saya bilang uang banyak itu dari mana” kata Dada Rosada di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (3/10).

Setyabudi pun, kata Dada, pernah menyampaikan untuk membantu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Upaya itu agar tak mengubah hukuman satu tahun pada tujuh terdakwa korupsi Bansos Kota Bandung yang merugikan negara Rp 9,9 miliar.

“Hukuman satu tahun, karena kerugian negara sudah dikembalikan. Supaya tetap satu tahun ada upaya untuk tidak mengubah keputusan banding oleh PT,” jelasnya.

Dada mengaku suap perkara korupsi dana bansos di Pengadilan Negeri Bandung itu mencapai Rp 6 miliar. Uang dikeluarkan memenuhi keinginan Setyabudi, untuk keperluan mulai dari pengalihan status tahanan 7 terdakwa, dana hiburan, hingga pembelian rumah untuk Hakim Setyabudi.

Belum lagi uang pengembalian negara yang diharuskan terkumpul Rp 9,9 miliar. Dada menambahkan untuk mengembalikan uang negara didapat dari urunan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung yang terkumpul hampir Rp 5 miliar.

antaranews.com

APEC-di-Bali

APEC Sepakat Buru Koruptor

APEC-di-Bali

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Yuri Thamrin, menegaskan, anggota APEC sepakat membentuk jejaring kerjasama dalam penanganan anti korupsi di wilayah Asia Pasifik guna memperkecil ruang gerak bagi para koruptor yang kabur ke luar negeri.

“Masalah pemberantasan korupsi jadi perhatian bersama para delegasi APEC. Semua sependapat memperkecil ruang gerak koruptor di kawasan Asia Pasifik,” kata Thamrin, dalam jumpa pers reguler APEC di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Thamrin siang itu didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambagyo, dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Prasetijono Widjojo, mengatakan, jejaring kerjasama tersebut telah menjadi kebutuhan bersama dan telah terbentuk melalui Anti Corruption Task Network (ACT Net).

“Kerjasama ini berupa forum konsultasi di antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga seperti KPK. Tukar menukar informasi, pengalaman, bahkan data yang diperlukan,” kata dia.

Dikatakan sejumlah delegasi dan diplomat, kerjasama pemberantsan korupsi di anggota APEC tersebut merupakan kekuatan yang cukup kuat dan efektif dalam memburu para koruptor, di samping kerja sama formal seperti perjanjian ekstradisi.

Dengan ACT Net, maka lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat langsung bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain di kawasan Asia Pasifik dalam memburu para koruptor.

APEC yang didirikan pada 1989 merupakan forum kerja sama ekonomi di lingkar Asia Pasifik, dengan 21 anggota ekonomi. Anggota ekonomi APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Viet Nahm.

sumber :  antaranews.com

Suap Bansos Bandung, KPK Periksa 3 Anggota Polri

KPKPenyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota Polri sebagai saksi, Senin (30/09), terkait kasus BANSOS di pemerintahan kota Bandung. Ketiga orang tersebut antara lain, Haryadi Muhammad Mukhtas, Kunto Prasetyo, dan Jonathan Hasudungan. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada.

“Mereka diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jakarta, Senin (30/9/2013). Selain memeriksa tiga anggota Polri, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Tatausaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkot Bandung, Ronny Ahmad.

“Dia juga diperiksa sebagai saksi,” ujar Priharsa.

Menurut Informasi yang dihimpun, keempat saksi yang dipanggil penyidik KPK bakal dimintai keterangan terkait kasus suap yang menjerat Dada Rosada dan mantan Sekretaris Daerah, Edi Siswadi.

Sebelumnya, selain Dada, KPK dalam kasus ini sudah menetapkan lima orang tersangka lainnya, yakni Mantan Sekda Bandung Edi Siswadi, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono, Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, anak buah Toto, Asep Triana, dan PLT Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Herry Nurhayat. Mereka saat ini telah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Bandung.

sindonews

Ribuan Orang Ikuti Arak-Arakan Siliwangi, Solihin G. P. Kecam Dada Rosada | Catatan Hawe Setiawan

Save Babakan Siliwangi!

Save Babakan Siliwangi City Park

Babakan_Siliwangi_07

Sekitar tiga ribu orang mengikuti arak-arakan SILIWANGI NGABABAKAN DEUI di Bandung siang tadi. Unjuk rasa menolak komersialisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi ini berlangsung tertib dengan kawalan polisi di depan dan belakang, dimulai dari kawasan Lebak Siliwangi, melewati Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan Merdeka, hingga ke halaman Balai Kota.

Dimulai dengan rangkaian orasi dari penggagas demonstrasi dan sejumlah tokoh masyarakat, kegiatan ini ditandai dengan upacara ruwatan yang dilaksanakan oleh seniman Mas Nanu Mudajat dan kawan-kawan. Massa kemudian bersama-sama membongkar pagar seng milik P.T. EGI, perusahaan swasta yang mendapat izin dari pemerintah Kota Bandung untuk membangun tempat usaha di hutan kota itu, yang selama ini menutupi Babakan Siliwangi. Lempengan seng yang telah dilukisi oleh para seniman itu kemudian diarak ke Balai Kota, termasuk beberapa di antaranya yang diusung dengan jampana oleh sejumlah seniman penggotong sisingaan.

Babakan_Siliwangi_02

Pembongkaran seng dan arak-arakan dimulai dengan lantunan tembang pangrajah dari penembang terkemuka Neneng Dinar dari atas…

Lihat pos aslinya 551 kata lagi

Demokrasi Harus Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

hidayat-nurwahid-pks

RAKYAT DEMOKRASI – Demokrasi yang menjadi kesadaran kolektif bangsa pasca-Orde Baru, harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan amanat dari Pancasila sila kelima, mampu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya kesejahteraan bagi sekelompok orang atau golongan.

Karena itu, seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam acara Dialog Demokrasi dan Peradaban Internasional yang diadakan Bidang Kebijakan Publik DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/4/2013), demokrasi jangan sekadar dimaknai sebagai kontestasi dan persaingan politik antargolongan semata.

Nur Wahid juga mengatakan PKS menyadari sepenuhnya bahwa 2013 adalah tahun politik. Karenanya, PKS ingin mengajak semua elemen politik bersaing bukan sekadar untuk memenangkan persaingan, tapi juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan.

“PKS menyadari sepenuhnya 2013 adalah tahun politik. Karena itu, Serial Diskusi Peradaban ini justru mengajak semua elemen ikut serta menjadi bagian demokrasi, yang menjunjung tinggi etika dan menjauhi pemikiran politik yang pragmatis,” papar Hidayat.

Hadir sebagai pembicara utama dalam dialog itu, mantan Presiden Republik Indonesia Prof Dr Ing BJ Habibie. Habibie, kata Hidayat, merupakan tokoh utama yang mengantarkan transisi demokrasi di Indonesia.

Pada 1999 misalnya, Habibie memilih memercepat pemilu, dan memutuskan tidak memperpanjang jabatannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa Habibie adalah negarawan yang mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

“Tahun 1999 adalah masa genting transisi demokrasi. Dan kita semua tahu bahwa Habibie kala itu mampu menyelamatkan Indonesia dari ancaman perpecahan. Begitulah negarawan, berpikir untuk bangsa daripada golongannya,” puji Hidayat.

Hidayat menuturkan, Habibie menjadi inspirasi bagi PKS untuk terus berjuang dalam koridor demokrasi. Saat ini sampai 2014, Hidayat menjamin PKS akan mengedepankan persaingan politik yang beretika dan beradab, serta berimplikasi pada kesejahteraan rakyat.

“Inspirasi Habibie menjadi pelajaran politik bagi PKS untuk mengedepankan etika dalam berpolitik. Kami menjamin, sampai 2014 PKS akan tetap mengdepankan etika dalam berpolitik, dan mengdepankan kesejahteraan rakyat dalam koridor demokrasi,” beber Hidayat.

Untuk Serial Dialog selanjutnya, ungkap Hidayat, akan menghadirkan tokoh-tokoh demokrasi internasional, di antaranya mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Mantan Presiden Brazil Lula da Silva, serta Menteri Luar Negeri Turki yang juga merupakan tokoh AK Party Ahmet Davutoglu.

“Visi PKS tidak hanya perbaikan di level nasional, tapi juga di level internasional. Karena itu, kami perlu belajar pada tokoh-tokoh demokrasi internasional, dan membagi pengalamannya untuk Indonesia,” paparnya.

tribunnews

Dede Yusuf Ingin Maksimal Untuk Jabar

dede yusufBANDUNG,(RD) – Calon Gubernur Jabar Dede Yusuf mengatakan, selama beberapa hari belakangan ia telah berkampanye ke sejumlah daerah untuk menyampaikan visi dan misinya. Oleh karena itu, menjelang kampanye terakhir, Selasa (19/2/2013) di Pasar Sehat Cileunyi, ia ingin mengungkapkan perasaannya.

Dihadapan ratusan warga yang memadati Pasar Cileunyi, Dede menjelaskan ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Jawa Barat. Sebelumnya, ia mengaku tidak bisa berbuat maksimal karena hanya menduduki jabatan sebagai wakil gubernur. Segala sikap, keputusan dan kewenangannya sangat terbatas.

“Karena itu izinkan saya mempimpin Jabar supaya punya kewenangan mengambil kebijakan. Tolong bantu saya untuk membuat kebijakan yang berarti, kebijakan untuk rakyat kecil. Sehingga ketika saya tidur di rumah rakyat kecil seperti mak Odah, mak Enoh, kang Ujang, harapan mereka bisa diwujudkan, jelasnya.(Aji)