Ricuh PKL Garut Akibat Kebijakan Amburadul

Seperti diberitakan locusonline.co yang menyoroti kebijakan Pejabat Sementara Bupati Garut, Barnas Adjidin yang serta merta melarang PKL, setelah mereka lama berjualan di kawasan jalan Ahmad Yani Garut. Pelarangan tersebut membuat para PKL kelimpungan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Garut sedang resah. Pasalnya, disaat mereka menjajakan dagangannya di sekitar Jl. Ahmad Yani, Kota Garut, Pemerintah Kabupaten Garut yang saat ini dipimpin oleh PJ. Bupati Barnas Adjidin melarang para PKL untuk berjualan dikawasan tersebut.

Koordinator Masyarakat Pemerhati, Pengkaji Kebijakan (MPK), Bakti Safa’at angkat bicara dan menyoroti kebijakan PJ. Bupati Garut beserta pejabat lainnya, terutama Satpol PP yang dinilai tidak memiliki hati.

“Ini bukan tentang aturan, dan jangan menjual atas nama ketertiban umum bagi pengguna jalan seperti kendaraan roda dua dan roda empat, tetapi harus komperhensif cara berpikirnya, pakai metode sosiologisnya. Kami heran apakah hati para pejabat sekarang dibawah PJ. Bupati Garut Barnas ini memiliki hati yang dibuatnya dari batu? kenapa mereka (PKL) tidak dicarikan solusi, tetapi malah terus dihantui dengan digusur atau ditertibkan,” sebut Bakti melalui sambungan selulernya, Selasa, (09/04/2024).

Bakti juga menyebutkan, PJ. Bupati sekarang seperti lempar batu sembunyi tangan. Karena, setiap MPK meminta audensi pun tidak pernah mau menerima langsung, selalu didisposisi kepada orang yang tidak memiliki kebijakan dalam memutuskan. Padahal MPK hanya ingin mengadu data dan fakta, bukan cerita retorika pejabat yang selalu menyampaikan laporan kepada atasannya yang baik-baiknya saja.

“Kalau PJ. Bupati mau benar melaksanakan aturan dan taat aturan, kenapa banyak bangunan milik perusahaan tidak memiliki dokumen perizinan dibiarkan. Contohnya bangunan menara telkomunikasi yang bertahun-tahun tidak memiliki dokumen perizinan tapi dibiarkan, dan Stapol PP seolah buta atau pura-pura buta (tidak tahu), atau sudah disumpal oleh amplop besar,” berang Bakti.

MPK menantang PJ. Bupati Garut atau pejabat lainnya untuk bersama-sama taat kepada aturan, bukan taat kepada cuan.

“Buktikan kalau mereka para pejabat termasuk PJ. Bupati taat kepada aturan dan norma, jangan PKL terus diburu tapi bangunan milik perusahaan tower dijaga atau dibiarkan oleh Satpol PP. Inikan ngaco. Seperti tidak memiliki pemikiran dan akal yang sehat,” sebutnya.

MPK juga menantang debat terbuka dengan PJ. Bupati Barnas Adjidin, Satpol PP, Sekda Garut dan lainnya untuk membahas apakah benar atau tidak mereka ini (penyelenggara pemerintah) taat kepada aturan hukum, atau mencari sensasi pencitraan semata.

“Silahkan agendakan, kami sangat terbuka kapanpun dan dimanapun, yang penting debat ini terbuka, dan wajib disiarkan langsung,” pungkasnya. (AA/**)

Innalillahi wainnailaihi rooji’un Ustadz Tengku Zul Meninggal Dunia

Berita duka cita datang dari Riau. Ustadz Tengku Zulkarnain. Penceramah asal Riau dinyatakan meninggal dunia dan diduga terpapar Covid-19. Ustadz Tengku Zulkarnain menghembuskan nafasnya yang terakhir sekitar pukul 18.20 WIB di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Sebelum meninggal kondisinya stabil

info

Konspirasi JF. Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Sesek bacanya 😦
skenario jahat para elite dunia terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

Mysterious Thing • Conspiracy • Controversy • UFO & Alien • Archeology • Science • Universe • • • • • • • • • • • •

Bongkar Konspirasi Hebat:
Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak  dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian…

Lihat pos aslinya 4.124 kata lagi

MISTERI KEBERADAAN & KEPUTUSAN MEGAWATI SEBELUM PENCAPRESAN JOKOWI

MENANGIS ANDA MEMBACA INI!!!

Indonesia Bangkit

MENANGIS ANDA MEMBACA INI!!!

Kita main teka – teki yuk …

1. Sabtu kemarin, kami kedatangan tamu. Beliau adalah senior kami, usia 63 tahun, mantan pejabat tinggi intelijen & militer

2. Beliau 2 thn lalu, menelpon kami beri ‘clue’ ttg Jokowi pd akhir putaran I Pilkada DKI saat kami terpengaruh citra Jokowi. Hati2 katanya

3. Beliau ini puluhan tahun lalu, pernah sgt dekat dgn Prabowo dan cendana. Beliau ahli dlm analis intelijen, seolah2 punya indra keenam

4. Beliau ini jarang2 mau ketemu orang, tapi sabtu kemarin beliau datang, kami diskusi hampir 6 jam. Banyak info yg menarik & misterius

5. Beliau mulai dgn pertanyaan : “Dik, coba kamu analisa apa dibalik hilangnya pesawat MAS MH370. Cek deh, apa hubnya dgn RI ? Hehe

6. Kami berdiskusi khusus topik MAS MH370 hampir 1 jam. Mulai dari pertanyaan: 1. siapa yg paling diuntungkan dgn hilangnya pesawat itu

7.2 Siapa yg punya motif…

Lihat pos aslinya 1.563 kata lagi

Mantan Ketua PT Jabar pernah minta Rp 2m pada Dada

Dalam kesaksian sidang lanjutan perkara Bansos Kota Bandung, yang menghadirkan mantan Wali Kota Dada Rosada mengungkap bahwa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono ikut juga meminta sejumlah uang untuk membantu upaya banding tujuh terdakwa. Dada, dalam kesaksiannya menyebut bahwa Sareh meminta uang Rp 2 miliar.

Dada mengaku tidak merealisasikannya. Dia kelabakan dengan Hakim Setyabudi yang berupaya memerasnya.

“Iya pernah diminta uang Rp 2 miliar dari Sareh, tapi tidak dipenuhi, saya bilang uang banyak itu dari mana” kata Dada Rosada di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (3/10).

Setyabudi pun, kata Dada, pernah menyampaikan untuk membantu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Upaya itu agar tak mengubah hukuman satu tahun pada tujuh terdakwa korupsi Bansos Kota Bandung yang merugikan negara Rp 9,9 miliar.

“Hukuman satu tahun, karena kerugian negara sudah dikembalikan. Supaya tetap satu tahun ada upaya untuk tidak mengubah keputusan banding oleh PT,” jelasnya.

Dada mengaku suap perkara korupsi dana bansos di Pengadilan Negeri Bandung itu mencapai Rp 6 miliar. Uang dikeluarkan memenuhi keinginan Setyabudi, untuk keperluan mulai dari pengalihan status tahanan 7 terdakwa, dana hiburan, hingga pembelian rumah untuk Hakim Setyabudi.

Belum lagi uang pengembalian negara yang diharuskan terkumpul Rp 9,9 miliar. Dada menambahkan untuk mengembalikan uang negara didapat dari urunan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung yang terkumpul hampir Rp 5 miliar.

APEC Sepakat Buru Koruptor

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Yuri Thamrin, menegaskan, anggota APEC sepakat membentuk jejaring kerjasama dalam penanganan anti korupsi di wilayah Asia Pasifik guna memperkecil ruang gerak bagi para koruptor yang kabur ke luar negeri.

“Masalah pemberantasan korupsi jadi perhatian bersama para delegasi APEC. Semua sependapat memperkecil ruang gerak koruptor di kawasan Asia Pasifik,” kata Thamrin, dalam jumpa pers reguler APEC di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Thamrin siang itu didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambagyo, dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Prasetijono Widjojo, mengatakan, jejaring kerjasama tersebut telah menjadi kebutuhan bersama dan telah terbentuk melalui Anti Corruption Task Network (ACT Net).

“Kerjasama ini berupa forum konsultasi di antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga seperti KPK. Tukar menukar informasi, pengalaman, bahkan data yang diperlukan,” kata dia.

Dikatakan sejumlah delegasi dan diplomat, kerjasama pemberantsan korupsi di anggota APEC tersebut merupakan kekuatan yang cukup kuat dan efektif dalam memburu para koruptor, di samping kerja sama formal seperti perjanjian ekstradisi.

Dengan ACT Net, maka lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat langsung bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain di kawasan Asia Pasifik dalam memburu para koruptor.

APEC yang didirikan pada 1989 merupakan forum kerja sama ekonomi di lingkar Asia Pasifik, dengan 21 anggota ekonomi. Anggota ekonomi APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Viet Nahm.

sumber : 

Suap Bansos Bandung, KPK Periksa 3 Anggota Polri

Penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota Polri sebagai saksi, Senin (30/09), terkait kasus BANSOS di pemerintahan kota Bandung. Ketiga orang tersebut antara lain, Haryadi Muhammad Mukhtas, Kunto Prasetyo, dan Jonathan Hasudungan. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada.

“Mereka diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jakarta, Senin (30/9/2013). Selain memeriksa tiga anggota Polri, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Tatausaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkot Bandung, Ronny Ahmad.

“Dia juga diperiksa sebagai saksi,” ujar Priharsa.

Menurut Informasi yang dihimpun, keempat saksi yang dipanggil penyidik KPK bakal dimintai keterangan terkait kasus suap yang menjerat Dada Rosada dan mantan Sekretaris Daerah, Edi Siswadi.

Sebelumnya, selain Dada, KPK dalam kasus ini sudah menetapkan lima orang tersangka lainnya, yakni Mantan Sekda Bandung Edi Siswadi, Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono, Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, anak buah Toto, Asep Triana, dan PLT Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Herry Nurhayat. Mereka saat ini telah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Bandung.

sindonews

Ribuan Orang Ikuti Arak-Arakan Siliwangi, Solihin G. P. Kecam Dada Rosada | Catatan Hawe Setiawan

Save Babakan Siliwangi!

Save Babakan Siliwangi City Park

Sekitar tiga ribu orang mengikuti arak-arakan SILIWANGI NGABABAKAN DEUI di Bandung siang tadi. Unjuk rasa menolak komersialisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi ini berlangsung tertib dengan kawalan polisi di depan dan belakang, dimulai dari kawasan Lebak Siliwangi, melewati Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan Merdeka, hingga ke halaman Balai Kota.

Dimulai dengan rangkaian orasi dari penggagas demonstrasi dan sejumlah tokoh masyarakat, kegiatan ini ditandai dengan upacara ruwatan yang dilaksanakan oleh seniman Mas Nanu Mudajat dan kawan-kawan. Massa kemudian bersama-sama membongkar pagar seng milik P.T. EGI, perusahaan swasta yang mendapat izin dari pemerintah Kota Bandung untuk membangun tempat usaha di hutan kota itu, yang selama ini menutupi Babakan Siliwangi. Lempengan seng yang telah dilukisi oleh para seniman itu kemudian diarak ke Balai Kota, termasuk beberapa di antaranya yang diusung dengan jampana oleh sejumlah seniman penggotong sisingaan.

Pembongkaran seng dan arak-arakan dimulai dengan lantunan tembang pangrajah dari penembang terkemuka Neneng Dinar dari atas…

Lihat pos aslinya 551 kata lagi