Politik Intervensi Menkum HAM Berupaya Memecah Belah Bangsa

Setelah Menkum HAM mengeluarkan surat penjelasan yang mengakui Golkar Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) langsung melakukan pertemuan darurat. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh petinggi KMP di Kediaman Prabowo Subianto, Hambalang Sentul, Bogor, Selasa (10/3).

Setelah pertemuan, petinggi KMP langsung menemui awak media yang telah menunggu hampir 2 jam.

“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama Politik intervensi dari Menkum HAM yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami berkumpul dan menyatakan sikap bersama presidium KMP,” ucap Prabowo, Selasa (10/3).

Menurutnya, Pemerintah Jokowi berupaya memaksakan kehendak untuk mendapatkan dukungan di parlemen dengan memecah belah Partai Pendukung KMP dengan cara-cara nista. Ia juga mengatakan, Menkum HAM Yasonna Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan undang-undang.

“PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN masih tidak dikeluarkan SK Pengesahannya. Golkar yang masih berkonflik justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik demi kepentingan sesaat,” ungkap Prabowo.

Untuk itu, lanjutnya, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot Pelaksanaan PILKADA 2015.

“Kami tidak ikut bertanggung jawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkum HAM mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tegas Prabowo.

“Selain itu, kami akan mendorong hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, bangsa ini berada ditepi jurang perang saudara. Semua ini harus diakhiri atau Presiden Jokowi akan dimakzulkan,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Presidium KMP Idrus Marham.

“Apa yang dilakukan oleh Menkum HAM sangat tidak elok. Bangsa Indonesia kembali dibawa ke Jaman VOC dengan politik ‘devide et impera’. Harga melambung tinggi, rakyat di pecah belah”. Tanda tanda kejatuhan pemerintahan Jokowi sudah di depan mata,” cetus Idrus.

sumber :  http://www.sayangi.com/politik1/read/30526/menkum-ham-dinilai-lakukan-intervensi-kmp-boikot-pilkada-2015